MHS & Co. Law Firm, Advokat dan Commercial Litigation

Semakin kesini menjadi semakin kesana, akhirnya menjadi kesana-sini, tidak ada kepastian hukum.

Keadilan itu harus mengikuti hukum, bukan hukum mengikuti keadilan !

Heran atas Putusan CMNP, Hotman Paris: PK Sudah Inkrah 2008, Kini Hasilnya Berubah Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Hotman Paris Hutapea mempertanyakan putusan perdata dalam perkara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (kode saham: CMNP) melawan...

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260304175603-185-1334362/komdigi-kepatuhan-meta-di-bawah-30-persen-digital-scam-meningkat

Persentase kepatuhan Meta (Perusahaan Asing) terhadap Regulasi hanya sekitar 30 %, selanjutnya harus ada tindakan administratif terukur dari Komdigi yang dibuktikan dengan TINDAKAN JELAS.

Komdigi: Kepatuhan Meta di Bawah 30 Persen, Digital Scam Meningkat Menkomdigi Meutya Hafid sidak ke kantor Meta, menyoroti kepatuhan di bawah 30% dan meningkatnya penipuan digital.

https://jurnaltipikor.com/2026/02/07/hanya-butuh-60-menit-restu-kilat-mahkamah-agung-untuk-kpk-jebloskan-pimpinan-pn-depok-ke-sel/

Bersihin seluruh tingkat pengadilan di negeri ini, dan harus dilakukan secara terus-menerus.
Harusnya ada kajian mendalam tentang Kenapa mereka² ini melakukan korupsi² itu lagi, gajinya sudah besar dan jaminan matinya saja sudah dijamin negara, namun kenapa mereka itu melakukan korupsi lagi !!!!! apa yang salah dengan negeri ini ? apakah mereka salah ajaran dari keluarganya atau bgm ????

Hanya Butuh 60 Menit: Restu Kilat Mahkamah Agung untuk KPK Jebloskan Pimpinan PN Depok ke Sel - Jurnal Tipikor JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan di balik penahanan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok,

Tetap mempersiapkan diri secara sumber daya pikiran dam fisik dari sisi kesehatan untuk hidup lebih berguna bagi banyak orang tanpa anggaran dari Negara.
Kegiatan di liburan akhir tahun ttap harus berolah raga menjaga pikiran supaya ttap progresif dan tangguh.

Selamat berlibur sahabat²ku semuanya,,,🤝🎪

https://nasional.kompas.com/read/2025/12/13/06572951/dilarang-mk-polri-malah-buka-jalan-polisi-menjabat-di-17-instansi

Perpol No. 10 Tahun 2025 Yang menyebutkan bahwa Polisi Aktif dapat mengisi jabatan dalam bebeberapa instansi kementrian Negara RI adalah bukti Inkonsistensi Polri terhadap putusan MK yang melarang Polisi aktif mengisi jabatan diluar institusi Polri.

Karenanya, disamping Perpol 10 Tahun 2025 adalah produk hukum hanya untuk Polri sendiri, namun adalah sangat ganjil apabila Kapolri sangat terang²an menyimpangi putusan MK yang melarang polri mengisi jabatan diluar polri itu sendiri, dan ini adalah pembangkangan terhadap Konstitusi RI.

Dilarang MK, Polri Malah Buka Jalan Polisi Menjabat di 17 Instansi Mahfud MD hingga penggugat UU Polri menilai Perpol 10/2025 menabrak putusan MK karena izinkan polisi menjabat di 17 instansi

Serba-serbi giat Managing Partner MHS & Co. Law Firm and Counterpart of SkyLine.
official

Disini doloe, dengan Rekan lama selaku Auditor handal,,,
Semoga sehat dan sukses selalu My Partner Auditor & Public Accounting (KAP Jakarta). 🤝